AGAMA, NEGARA DAN KOHESI SOSIAL

AGAMA, NEGARA DAN KOHESI SOSIAL

Bukan tanpa alasan mengapa para pendiri bangsa (founding parents) merumuskan dan memproklamirkan Indonesia sebagai negara-bangsa (nation-state), bukan sebagai negara agama (religious state). Jika flashback  pada risalah sejarah perumusan dasar negara, hampir dipastikan Indonesia memilih “negara-agama” dengan diterimanya Piagam Jakarta yang mencantumkan 7 kata tambahan dalam sila pertamanya yaitu“dengan kewajiban menjalankan syari’ah islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Para pendiri bangsa sadar dengan corak dan karakter bangsa Indonesia yang majemuk (heterogenitas) termasuk  multi etnis, multi agama, multi bahasa yang hanya bisa dibangun dan berdiri kokoh atas dasar penghormatan terhadap keberagaman, maka dipilihlah negara-bangsa (nation-state) sebagai upaya mempersatukan keseluruhan elemen bangsa tanpa harus didominasi dan didasarkan atas agama atau etnis tertentu.

Hebatnya lagi para tokoh agama (ulama) yang merumuskan dasar negara pada sidang PPKI semisal KH. Wahid Hasim dari NU dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhamadiyah lebih mengaminkan corak negara-bangsa ketimbang negara-agama, yang akhirnya pada tanggal 18 agustus tahun 1945 menerima untuk menghapus 7 kata tambahan dalam sila pertama pancasila.

Islam Moderat

Afirmasi ulama dan tokoh-tokoh agama terhadap pancasila sebagai dasar negara, merupakan pengejawantahan kecintaan / rasa nasionalisme (hubbul wathan) mereka terhadap tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika pada saat perumusan dasar negara saja para ulama dan tokoh bangsa sudah menyatakan bahwa pancasila dan NKRI adalah final, maka tak pantas dan sungguh naif kita sebagai generasi penerusnya kembali mempermasalahkan dasar negara.

Namun akhir-akhir ini suara kelompok-kelompok anti NKRI semakin nyaring terdengardengan megusung ideologi transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)yang menginginkan untuk merubah dasar negara pancasila menjadi dasar negara-agama. Jika pun benar HTI murni mengusung gerakan agama, maka tak sepantasnya mengkampanyekan gerakan-gerakan merubah dasar negara, selain tindakannya yang  ahistoris, juga sedari awal berdirinya republik ini pancasila sudah diterima sebagai mitsaqon ghalidzo (modus vivendi) bangsa Indonesia.

Reaksipenolakan pun muncul dari berbagai pihak, salah satunya dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sebagai ormas terbesar di Indonesia bahkan didunia NU tetap konsisten untuk mempertahankan pancasila sebagai dasar negara. Konsistensi NU untuk tetap merawat dan menjaga NKRI agar tetap utuh, sebagai bukti bahwa NU mengkampanyekan islam rahmatan li al-alamin (wa mâ arsalnâkaillâ rahmatan li al-‘âlamîn)” (QS al-Anbiya :107), dan juga memegang teguh prinsip attawassuth/ islam moderat.

Islam moderat berdiri di jalan tengah dengan tidak mengusung gerakan islam fundamentalis yang mengkampanyekan formalisasiajaranagama kedalam negara, juga tidak mempraktekan sekulerisasi yang menurut Robert Audi dalam bukunya “Agama dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Liberal” agama tidak boleh mengatur segala aspek kehidupan bernegara (politik, sosial, ekonomi dll).

Islam moderat yang diusung oleh NU lebih memilih untuk memasukan substansi-substansi agama, ketimbang memformalisasinya kedalam hukum negara, juga tidak mendikotomikan antara agama dengan negara (politik), karena agama tetap harus mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menurut Imam al-Ghazali dalam magnum opusnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa “agama dan negara adalah saudara kembar, agama sebagai pondasi dan negara sebagai bangunannya”.

Persatuan untuk Kesejahteraan

Agama dan negara jika ditarik pada satu titik realitas, maka akan bertemu pada satu hal yang substansif, yaitu bagaimana menciptakan persatuan dan perdamaian dalam masyarakat (umat) demi melangsungkan kehidupannya sehari-hari, atau meminjam istilah Emile Durkheim dikenal dengan istilah kohesi sosial (Social Cohesion) .

Jika merujuk definisi dari Council of Europe’s Strategy for Social Cohesion, Kohesi Sosial diarrtikan sebagai kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anggotanya termasuk dengan pemenuhan kebutuhan hidup didalamnya. Membedah definisi diatas maka ada dua hal pokok dalam paradigma kohesi sosial, yaitu pertama masyarakat yang aman dan damai (bersatu), kedua masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya (sejahtera).

Dalam konteks islam langkah menciptakan persatuan dan perdamaian umat merupakan hal esensial yang bahkan telah dipraktekan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat membuat piagam madinah. Apakah Rasul memkasa orang yang tak seaqidah untuk menganut islam? Tidak, Rasul hanya menjalankan kewajiban berdakwah tanpa memaksa apalagi sampai menganiaya orang yang bersebrangan dengannya (laa iqroha fiddin), karena ada tujuan mulia yaitu menghormati perbedaan demi persatuan (united in diversity).

Dalam Al-Qur’an juga banyak ditemukan ayat-ayat yang menyeru untuk menciptakan persatuan dan perdamaian, “SesungguhnyaAku telah menciptakan kalian dari jenis laki-lakidan perempuan dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa danbersuku-suku bangsa, agar kamu sekalian saling mengenal (innâkhalaqnâkum min dzakarin wa untsâ wa ja’alnâkum syu’ûbanwa qabâ’ila li ta’ârafû)” (QS al-Hujurat :13).

Karena perbedaan adalah hukum alam (sunatullah) sesuai firman Allahtersebut, dengan demikian dilarang adanya perpecahandiantara sesama umat manusia, seperti firman Allah juga: “Berpeganglahkalian (erat-erat) kepada tali Allah secara keseluruhan, dan janganlahterbelah-belah/saling bertentangan (wa’tashimû bi habliAllâhi jamî’an wa lâ tafarraqû)” (QS ali-Imran :103).

Dalam hal menciptakan kesejahteraan masyarakat (bonum publicum), islam telah memberikan role model bagi para pemimpin negara untuk mendasarkan segala kebijakannya demi menciptakan kesejahteraan rakyatnya, adagium fiqh menyatakan; “Langkahdan kebijakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin terkait langsungkepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin (tasharruf alimâm‘alâ al-ra’îyyah manûthun bi al-mashlahah).” Dapat disimplikasikan bahwa segala kebijakan publik (public policy) baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya haruslah mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

ISPAN DIAR FAUZI

Generasi Muda NU, Penulis Buku Problematika Hukum Terkini.